OKU TIMUR, SP – Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur, Dwi Seva Prasetio, M.Pd, menuntaskan agenda Reses Ke-II Tahun 2026 di dua titik strategis Kecamatan Belitang II.
Kegiatan yang berlangsung di Desa Sukajaya (2-4 Februari) dan Desa Sumber Harapan (5-7 Februari) ini menjadi ajang “belanja masalah” untuk menyerap keluhan mendasar masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV.
Hadir mendampingi legislator dalam kegiatan tersebut, Ketua Forum Kades Kecamatan Belitang II, Putu Suwardana, bersama Kepala Desa Sukajaya, Kepala Desa Purworejo, serta Kepala Desa Sumber Harapan.
Jalannya dialog berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan dari Babinkamtibmas dan Babinsa setempat.
Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Dwi Seva mencatat berbagai persoalan krusial yang dihadapi warga Belitang II, antara lain bidang Infrastruktur seperti kerusakan jalan penghubung antar desa yang menghambat distribusi hasil tani serta urgensi normalisasi saluran irigasi.
Lalu Bidang Pertanian & Tanaman Pangan yaitu masalah klasik kelangkaan pupuk subsidi, fluktuasi harga gabah, hingga serangan hama yang membutuhkan pendampingan teknis penyuluh secara intensif.
Kemudian bidang Pendidikan diantaranya kebutuhan renovasi ruang kelas yang rusak serta peningkatan sarana literasi digital di sekolah-sekolah pelosok.
Merespons aspirasi tersebut, Dwi Seva yang juga dikenal sebagai Pembina Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) Kabupaten OKU Timur dan Ketua KORMI OKU Timur, memberikan instruksi tegas kepada Pemerintah Desa untuk memastikan setiap usulan dalam Musrenbangdes segera diinput ke platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Aspirasi masyarakat tidak boleh hanya berhenti di catatan kertas. Saya minta Pemerintah Desa tertib menginput data ke SIPD. Ini adalah kunci agar program pembangunan bersifat akuntabel dan presisi. Tanpa data valid di sistem digital, usulan kita akan sulit dikawal dalam proses penganggaran di tingkat kabupaten,” tegas Dwi Seva.
Dwi Seva juga mengingatkan, bahwa saat ini terdapat 10 Anggota DPRD yang tengah melaksanakan reses di Dapil IV.
Ia mengajak masyarakat dan pemerintah desa untuk aktif bersinergi dengan seluruh wakil rakyat yang ada.
“Sekembalinya kami ke gedung dewan, data dari SIPD dan hasil belanja masalah ini akan menjadi senjata kami untuk memperjuangkan anggaran yang pro-rakyat. Sebagai Ketua KORMI dan Pembina IGORNAS, saya juga menaruh perhatian besar pada sinkronisasi pembangunan fisik dengan pembangunan jangan berhenti diatas kertas,” tegas Dwi Seva.
Dirinya meminta Pemerintah Desa tertib menginput data ke SIPD. Ini adalah kunci agar program pembangunan bersifat akuntabel dan presisi. Tanpa data valid di sistem digital, usulan akan sulit dikawal dalam proses penganggaran di tingkat kabupaten.
Ia menambahkan bahwa transparansi dalam SIPD memungkinkan setiap tahapan—mulai dari perencanaan hingga evaluasi—dipantau secara terbuka, guna meminimalisir program “titipan” yang tidak sesuai kebutuhan riil warga. (ril)
